Cari Blog Ini
Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Bintan Siap Kembangkan Wilayah Perbatasan

Advertisemen
Bintan Siap Kembangkan Wilayah Perbatasan

[ad_1]

Media Center Bintan â€" Pemkab Bintan menggelar rapat terkait pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (PNPP) di Ruang Rapat III Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Selasa (12/9). Dalam rapat tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Adi Prihantara, MM selaku pimpinan rapat mengemukakan beberapa poin kemajuan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah perbatasan yang ada di Bintan.

 

“Bintan terikat dengan beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan Negara luar. Maka Pemkab Bintan berusaha mengedepankan peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut guna kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Wilayah Tambelan, pulau-pulau ujung yang langsung menuju Negara tetangga dan laut Cina Selatan, itu semua tidak boleh lepas dari pengontrolan kita, sebab Kepala Daerah menginginkan pemerataan pembangunan dalam segala sektor dan tidak ingin pembangunan tebang pilih” terangnya.

 

Penyusunan dan perumusan rencana induk dan renacana aksi pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan menjadi salah satu tugas BNPP sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2010. Adi meminta agar koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BNPP dapat terjalin dengan baik agar ke depannya daerah-daerah perbatasan yang selama ini menjadi daerah terbelakang dapat bersaing dengan daerah lain bahkan menjadi daerah terdepan.

 

Untuk wilayah perbatasan berdasarkan Kecamatan, dari 10 Kecamatan yang ada di Bintan, terdapat 5 Kecamatan yang menjadi Kecamatan lokasi prioritas yakni Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Tambelan. Pemkab Bintan melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman terus mengaktifkan program Rumah Layak Huni baik itu pembangunan baru (PB) maupun peningkatan kualitas (PK) di kawasan perbatasan.

 

Bahrum A. Siregar, SH, M.Si mewakili BNPP menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus benar-benar bersiap membangun kawasan perbatasan apalagi berbatasan langsung dengan Negara luar. Beberapa isu kawasan perbatasan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya layanan sosial ekonomi dasar dan beberapa isu lainnya harus dapat ditangai secara langsung dan berkesinambungan.