Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Menkominfo Bantah Tegas Terkait Isu Adanya Data KK dan NIK di Beberkan ke Intelijen China! - OKETEKNO.COM

Advertisemen
Menkominfo Bantah Tegas Terkait Isu Adanya Data KK dan NIK di Beberkan ke Intelijen China! - OKETEKNO.COM

[ad_1]
Copyright ©KOMPAS

Gosip Adanya Data NIK dan KK di Beberkan ke Intelijen China, Menkominfo Sebut Itu Hanya Isu!

Oketekno.com â€" Baru saja Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) membantah terkait adanya tudingan yang menyebut bahwa pemerintah telah membocorkan data pelanggan seluler yang telah melakukan registrasi kartu SIM prabayar.

Data yang dimaksud tak lain adalah KK dan NIK. Ia menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak pernah memegang data-data dari masyarakat. Sebab data kependudukan hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai lembaga yang berwenang.

Pihak operator telekomunikasi pun tidak menghimpun data Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga, melainkan hanya mendapatkan informasi dari Dukcapil terkait adanya validasi identitas para pelanggan kartu SIM Prabayar. Seperti yang diketahui, akihir-akhir ini di media sosial ramai membicarakan sial intelijen Tiongkok.

BACA JUGA: Registrasi Kartu SIM Prabayar Bisa Kok Pakai NIK Orang Lain, Tapi Syaratnya…

“Sekarang banyak di medsos dibilang saya ditekan intelijen Tiongkok untuk menyediakan 70 juta data dalam rangka Pilpres. Ada-ada aja orang. Okelah ini melatih kesabaran,” Ujar Rudiantara ketika dijumpai dalam diskusi publik terkait UU Perlindungan Data Pribadi, di Perpustakaan Nasional, Selasa 13 Maret 2018.

Copyright ©twitter

Ya, awal tuduhan ini bersumber dari akun Twiter @PartaiHulk pada tanggal 9 Maret 2018 lalu. Tak ayal tuduhan tersebut langsung membuat warganet lain geger.

BACA JUGA:Belum Registrasi Kartu SIM Prabayar, 55 Juta Pelanggan Kartu SIM Terancam Kena Blokir!

“Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai | Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi Jin Ping untuk pemenangan Jokowi | *infovalid,” Tulis akun @PartiHulk tersebut.

Beberapa saat kemudian Rudiantara pun melalui akun Twitter iliknya membalas kicaun tersebut. Rudiantara mengatakan bahwa itu merupakan informasi palsu dari akun @PartaiHulk berpotensi melanggar UU ITE.

“Slmt pagi. Tweet @PartaiHulk ini mengandung fitnah yg sangat keji & tidak berdasar. Yg disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sbg perbuatan yg dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah berjamaah. Jangan sampai fitnah/hoax banyak disebar di medsos. Salam, ra,” Tulis Rudiantara.

Ketika dikonfirmasi oleh media terkait apakah dirinya akan membawa kasus ini ke meja hijau atau tidak, Rudiantara menjawabnya dengan santai. Menurutnya, sebisa mugkin pemerintah akan mengambil langkah pendekatan halus.

BACA JUGA: NIK dan KK Registrasi Kartu SIM Ternyata Tidak Bocor,Tapi Ini Masalahnya!


[ad_2]
Source

Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments
© Copyright 2017 berita waeaja - All Rights Reserved - Created By BLAGIOKE Diberdayakan oleh Blogger